Kontroversi Fitnah Terhadap Wabup Sidoarjo & Suami, Relawan Lapor ke Polda Jatim

Mari Membangun! Surabaya – Relawan dan tim hukum resmi melayangkan laporan ke Polda Jatim terkait dugaan fitnah dan pencemaran nama baik yang menyeret Wakil Bupati Sidoarjo dan suaminya.

📅 Kronologi Pelaporan

Pada Kamis, 17 Juli 2025, Ketua Bidang Hukum Relawan, Dimas Yemahura Alfarauq, S.H., M.H., secara resmi menyerahkan laporan ke Kepolisian Daerah Jawa Timur. Laporan tersebut terkait surat pemberitahuan aksi dan tuduhan palsu yang diklaim berasal dari sebuah organisasi masyarakat.

Tuduhan Kriminal yang Disebar

Menurut Dimas, surat beredar menuduh adanya kasus serius seperti:

• Pencurian minyak 2,5 ton di Tuban—yang sudah diputus pengadilan tanpa menyebut nama H. Rahmat Muhajirin.
• Pencucian uang terhadap keluarga Wabup Sidoarjo.
• Jual-beli proyek dan pungutan liar (pungli) di Pemkab Sidoarjo, perusahaan staf inisial “U”.

Pembelaan Hukum & Klarifikasi

Dimas menegaskan tidak ada bukti yang mendukung tuduhan tersebut:

• Nama H. Rahmat tidak ditemukan dalam putusan hukum pencurian minyak.
• Staf berinisial “U” tidak pernah ada di lingkungan kerja Wabup.

“Ini fitnah keji, mencemarkan nama baik Bu Mimik dan Pak Rahmat, serta serangan terhadap karakter publik yang bekerja tulus,” jelasnya.

🏛️ Tuntutan Hukum dan Respons ke Depan

Selain laporan di Polda, tim relawan juga meminta tindakan hukum pribadi oleh Hj. Mimik Idayana & H. Rahmat Muhajirin sebagai saksi korban. Bila dalam waktu dekat belum ada perkembangan, relawan bersiap mendesak secara publik.

Usut Siapa Dalangnya

Dimas menambahkan pihaknya akan menyelidiki siapa aktor intelektual di balik distribusi surat tuduhan ini, yang sengaja dirancang merusak reputasi Wabup, sosok yang selama ini dikenal transparan dan berdedikasi.

“Setelah operasi, beliau kembali bekerja keras di lapangan tapi malah diludahi fitnah. Ini sangat menyakitkan, dan kita tidak akan tinggal diam,” tutupnya.

Tim relawan berharap Polda Jatim segera memproses laporan ini secara serius dan objektif, agar tidak menjadi preseden buruk bagi perlindungan hukum pejabat publik.(*)