Polemik Jalan Tembus Mutiara City Sidoarjo, DPRD Libatkan Pakar Unair dan ITS Bahas Solusi Tata Ruang

Mari Membangun! Sidoarjo – Polemik berkepanjangan terkait jalan tembus Mutiara City Sidoarjo kini memasuki babak baru. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Sidoarjo) menggelar rapat pada Kamis (30/10) dengan menghadirkan dua pakar akademisi dari Universitas Airlangga (Unair) dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) untuk mencari solusi terbaik atas persoalan polemik akses perumahan Sidoarjo, khususnya di kawasan Mutiara City dan Mutiara Regency.

Rapat yang dihadiri oleh Pimpinan DPRD, Komisi A, dan Komisi C ini membahas berbagai aspek, mulai dari teknis tata ruang hingga aspek hukum terkait integrasi infrastruktur jalan perumahan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan masukan akademik yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah daerah.

Dua pakar yang diundang adalah Ir. Putu Rudy Setiawan, M.Sc, Tenaga Ahli Tata Ruang dan Dosen Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan, dan Kebumian ITS, serta Dr. M. Syaiful Aris, SH., MH, Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair). Saat ditemui di Surabaya, Jumat (31/10/2025), Putu Rudy menjelaskan pandangannya terkait masalah dasar yang menjadi akar polemik jalan tembus Mutiara City–Mutiara Regency.

Menurut Rudy, persoalan utama terletak pada lemahnya regulasi tata ruang di Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan hasil peninjauan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sidoarjo 2024–2044, ia menilai bahwa pemerintah daerah perlu menyempurnakan kebijakan tata ruang agar pembangunan antarperumahan dapat terintegrasi secara optimal. “Seharusnya pemerintah menentukan jaringan utama seperti jalan, saluran, dan infrastruktur lainnya sejak awal, sehingga pengembang memiliki acuan yang jelas,” ujarnya.

Rudy juga menegaskan bahwa setelah Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) diserahkan oleh pengembang kepada Pemkab Sidoarjo—Mutiara Regency pada 2017 dan Mutiara City pada 2025—status jalan tersebut berubah menjadi jalan umum dan ruang publik. “Jika jalan sudah berstatus umum, maka kewenangan penuh berada di pemerintah, dan jalan tersebut seharusnya dibuka untuk akses publik,” tegasnya.

Lebih lanjut, Rudy menjelaskan bahwa pembukaan jalan tembus antara Mutiara City dan Mutiara Regency akan memberikan dampak ekonomi positif. “Dengan adanya akses jalan umum, nilai lahan di sekitar kawasan akan meningkat. Warga bisa memanfaatkannya untuk usaha atau sewa komersial karena aksesnya semakin terbuka dan strategis,” pungkasnya. (Tim)