Dewan Syuro DPC PKB Sidoarjo Ancam Teguran Resmi ke Bupati Subandi atas Pernyataan Kritis

Mari Membangun! Sidoarjo, Dewan Syuro DPC PKB Sidoarjo tengah mempertimbangkan untuk mengirimkan teguran resmi kepada Bupati Subandi menyusul pernyataannya yang dinilai kontroversial dan menyinggung. Pernyataan tersebut dianggap melewati batas dan menimbulkan kegelisahan di kalangan internal partai.

Ketua DPRD Sidoarjo, H. Abdillah Nasih, menyatakan bahwa pihaknya bersama Fraksi PKB telah membahas insiden tersebut secara serius. Menurutnya, meskipun Bupati berwenang menyampaikan pendapat publik, nada yang “asal ngeplak” — istilah yang digunakan oleh beberapa pihak — tidaklah pantas dan bisa memicu ketegangan politik di daerah.

Nasih mengungkapkan bahwa pihak Dewan Syuro, yang melibatkan para ulama, kiyai, serta tokoh PKB, menilai bahwa pernyataan Bupati terkait izin mendirikan bangunan mushola di Ponpes Al Khoziny kurang tepat. Bupati Subandi sebelumnya menyebut bahwa bangunan yang roboh tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB), sehingga menimbulkan kesan bahwa pihak pondoklah yang patut disalahkan.

PKB Sidoarjo juga mengingatkan bahwa banyak pondok sudah berdiri lama dan seringkali menghadapi kendala administratif untuk memperoleh IMB. Menurut Nasih, bila pernyataan tersebut dibiarkan tanpa respons, bisa menjadi preseden buruk bagi hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif serta institusi keagamaan.

Selain ancaman teguran, Dewan Syuro PKB mendorong agar pemerintah daerah melakukan langkah mitigasi di masa depan: memetakan kondisi bangunan pondok, memfasilitasi pengurusan izin pendirian, dan menjalin dialog terbuka dengan pihak pesantren agar kejadian serupa tak terulang.

Dalam waktu bersamaan, PKB Sidoarjo juga menyerahkan bantuan donasi senilai puluhan juta rupiah kepada pihak-pihak terdampak akibat robohnya bangunan mushola tersebut. Selain itu, mereka akan menjalin koordinasi dengan Baznas dan Dinas Sosial untuk menyampaikan santunan dan beasiswa kepada korban ataupun keluarga yang kehilangan anggota.

Dewan Syuro PKB menekankan bahwa mereka tidak hanya menanggapi secara politik, tetapi juga ingin agar pemerintahan hadir sebagai pelindung warga, bukan hanya mengkritik tanpa solusi konkret.(*)